BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Proses pelaksanaan kebijakan
pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena hampir disetiap
elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan.
Mulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, komunikasi serta partisipasi masyarakat
dalam kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan
sebagai bagian dalam proses kebijakan pendidikan merupakan tahap yang paling krusial karena
implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap
formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau
program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada
ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi. Oleh karena itu, pentingnya
evaluasi dini sejak dilakukan formulasi kebijakan akan mencegah terjadinya
kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Karena, evaluasi kebijakan
pendidikan bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan
pelaksanaan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.Selain itu, dengan
diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi
dalam pelaksanaan kebijakan sehingga akan mencegah terjadinya kegagalan yang
lebih besar.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana deskripsi pengertian evaluasi kebijakan dan tujuannya?
2.
Mengapa perlu dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan?
3.
Bagaimana batasan evaluasi kebijakan pendidikan?
4.
Apa saja macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan?
5.
Bagaimana karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan?
6.
Bagaimana aktor-aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan?
7.
Bagaimana cakupan evaluasi kebijakan pendidikan?
8.
Bagaimana problema evaluasi kebijakan pendidikan?
C. Tujuan
1.
Mengetahui deskripsi pengertian evaluasi kebijakan dan tujuannya
2.
Mengetahuialasan perlunya dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan
3.
Memahami batasan evaluasi kebijakan pendidikan
4.
Mengetahuidan memahami macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan
5.
Mendeskripsikan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan
6.
Mengetahui aktor-aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan
7.
Memahami cakupan evaluasi kebijakan pendidikan
8.
Memahami problema evaluasi kebijakan pendidikan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation
yang berarti penilaian atau penaksiran,
sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana
untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan
hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.Menurut Arikunto(2004
: 1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya
sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan
alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam
hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan
kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan, Lessinger (Gibson, 1995:
374) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan
membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang
dicapai.Gibson dan Mitchell (Indrakusuma,
1993) juga berpendapat bahwa proses evaluasi adalah untuk mencoba
menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai
dasar penilaian terhadap tujuan program.
Budiardjo dalam Subandi (2005)
menyatakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan
tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai
kekuasaan untuk melaksanakannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi
kebijakan merupakan kegiatan yang
membandingkan antara hasil implementasi kebijakan
dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan
untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kebijakan kemudian akan tersedia informasi
mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa
diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan
hasil yang bisa dicapai.
B. Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat
dirinci sebagai berikut :
1.
Menentukan tingkat kinerja suatu
kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan.
2.
Mengukur tingkat efisiensi suatu
kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari
suatu kebijakan.
3.
Mengukur tingkat keluaran suatu
kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas
pengeluaran atau output dari suatu
kebijakan.
4.
Mengukur dampak suatu kebijakan.
Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu
kabijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5.
Untuk mengetahui apabila ada
penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan
antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6.
Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk
memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan
yang lebih baik.
Yang dimaksud dengan input adalah bahan bakuyang digunakan sebagai masukan dalam sebuah
sistem kebijakan. Output
adalah keluaran dari sebuah sistem
kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan
program.Sedangkan outcome adalah
hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
diimplementasikanya suatu kebijakan.Impact
(dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya
kebijakan yang diimplementasikan.
C. Alasan-Alasan Perlunya
Evaluasi
Evaluasi kebijakan dilakukan dengan
maksud (Imron, 2008):
1. Mengetahui
apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan tersebut dapat
dilaksanakan atau tidak;
2. Mengetahui
apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan atau
belum;
3. Mengetahui
kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksaan dalam kaitannya dengan faktor
kondisional dan situasional dimana kebijakan tersebut dilaksanakan;
4. Mengetahui
seberapa jauh suatu rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan;
5. Mengetahui
keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan;
6. Mengetahui
seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang
bermaksud dituju oleh kebijakan, dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan;
7. Mengetahui
apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat
diatasi dengan baik ataukah tidak;
dan
8. Mengetahui
langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan.
D. Batasan Evaluasi Kebijakan
Pendidikan
Evaluasi adalah suatu aktivitas
yang bermaksud mengetahui seberapa suatu kegitan itu dapat dilaksanakan ataukah
tidak, terlaksana atau tidak, berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
Berarti, evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk
mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak,
telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum.
Perbedaan khusus dalam hal objek dalam
pengertian diatas mengacu kepada subtansi
persoalan kebijakan pendidikan, perburuan, luar negeri, pertahanan keamanan dan
sebagainya.Perbedaan secara khusus dalam hal tekniknya, mengacu pada
teknik-teknik penilaian yang bermacam-macam, baik teknik penilaian yang
menghasilkan data kuantitatif maupun yang menghasilkan data
kualitatif.Sedangkan, perbedaan sacara khusus dalam hal metodenya, mengacu
kepada keefektifan tidaknya, keefisienan tidaknya dan besar tidaknya dampak
yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan.
Jadi, evaluasi kebijakan
pendidikan adalah suatu aktifitas yag bermaksud untuk mengetahui seberapa suatu
kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan
yang diinginkan.
E. Macam-Macam Evaluasi Kebijakan
Pendidikan
Evaluasi kebijakan pendidikan dapat
digolongkan sesuai dengan berbagai macam sudut tinjau. Penggolongan dengan
berbagai macam sudut tinjau ini, justru akan memperkaya khazanah dan perspektif
evaluasi kebijakan. Dengan demikian, hakikat evaluasi kebijakanini akan
tertangkap secara
jelas.
Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi,
evaluasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan menjadi dua.Pertama, yang
berasal dari pandangan linier,
evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan.Berarti, menurut pandangan
linier ini, yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijakan. Kedua, yang
berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hampir setiap tahap proses kebijakan.
Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi,
implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri. Setiap tahapan
proses kebijakan senantiasa dievaluasi, dan setelah itu kemudian diadakan
perbaikan.
Ditinjau
dari kriteria evaluasi, dapat dibedakan atas dua
golongan, antara lain:
1.
Evaluasi yang menggunakan kurikulum. Kriterium ini lazimnya berupa
kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (standard criteria reference).
Yang pertama ini berarti telah dibuat patokan secara nasional dan daerah-daerah
yang melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan.
2.
Dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criteria
reference). Yang kedua lebih menunjuk kepada, apakah suatu daerahyang
melaksanakan kebijakan tersebut, berada dibawah atau di atas rata-rata
daerah-daerah secara rasional.
Ditinjau dari sasarannya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, ialah evaluasi proses dan evaluasi dampak.
Yang dimaksud dengan evaluasi proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi yang
bermaksud mengetahui baik tidaknya proses kebijakan pendidikan, sedangkan
evaluasi dampak bermaksud mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan terhadap masyarakat sasarannya.
Ditinjau dari segi kontinuitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat
dibedakan menjadi, evaluasi formatif dan sumatif.Evaluasi formatif dilaksanakan
secara terus menerus, sedangkan
evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode waktu tertentu.
Anderson (1979) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi
impresiomist, evaluasi operasional, dan evaluasi sistematik. Evaluasi-evaluasi
yang dimaksud oleh Anderson adalah sebagai berikut:
1.
Evaluasi kebijakan impresionist adalah evaluasi yang didasarkan atas
bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris dan dipengaruhi oleh
ideologi, kepentingan da kriteria tertentu.
2.
Evaluasi kebijakasanaan
operasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan.
3.
Evaluasi kebijakan sistematik adalah evaluasi yang didesain secara
sistematis. Evaluasi demikian, memperhatikan komponen sistem kebijakan secara
keseluruhan, dan oleh karena itu lazimnya lebih bersifat objektif, apa adanya.
Evaluasi sistematik menjangkau pada persoalan apakah suatu kebijakan
mencapai tujuan serta mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan ataukah
tidak.
F.Karakteristik Evaluasi Kebijakan
Pendidikan
Yang dimaksud dengan
karakteristik adalah ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu. Oleh karena
merupakan ciri khusus, maka ciri tersebut tak dimiliki oleh oleh sesuatu yang
lain selain daripadanya. Dengan demikian, ciri khusus yang ada pada evaluasi kebijakan
brbeda dengan ciri khusus yang ada pada evaluasi-evaluasi lainnya.
1.
Tidak bebas nilai. Yang dimaksud tidak bebas nilai adalah, bahwa
evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai satuan kebijakan. Oleh karena masing-masing orang yang terlibat dalam proses kebijakan
tersebut berbeda-beda orientasi nilainya, maka cara mengevaluasi, unsur-unsur yang dievaluasi, serta harga dari satuan kebijakan
dapat ditangkap berbeda-beda oleh mereka.
2.
Berorientasi pada masalah. Evaluasi diaksentuasikan kepada masalah
yang dirumuskan atau diformulasikan. Apakah masalah-masalah yang diformulasikan, telah terjawab secara memuaskan ataukah tidak.
3.
Berorientasi pada masa lalu dan kini. Orientasi kepada masa lalu
menunjukkan dengan jelas, bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah
terjadi, dan bukan hal-hal yang masih belum terjadi, sesuatu yang telah
dilaksanakan dan bukan hal-hal yang belum dilaksanakan. Orientasi pada masa
kini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa apa yang kini dilaksananakan
senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian.
4.
Berorientasi kepada dampak. Inilah barangkali yang membedakannya
dengan evaluasi jenis yang lainnya. Ada dua macam dampak dalam hal ini, ialah
dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi harus
mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang
diharapkan.
G.Aktor-Aktor Evaluasi Kebijakan
Pendidikan (Imron, 2008)
Keterlibatan
pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak
hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan.Pada hubungan yang bersifat
teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan
hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh
pelaksana.Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis,
keterlibatan pambuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan
evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan
hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh
pelaksana.
Keterlibatan administrator dalam
evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh
pelaksana kebijakan.Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal
dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan
administrator.Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam
evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena.Jika mereka memberikan
penilaian di luar arena, umunya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian
penilaian yang bersifat tidak formal.
Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan
yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena.Sebab, jika memang
mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah
menjadi aktor kebijakan formal. Media massa sering kali menjadi mediator dalam
penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini.
Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada
pelaksana, entah lambat atau cepat.
Dalam proses penilaian, tidak jarang
antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau
membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka
memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan
didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga
didapatkan hasil penilaian hasil yang lebih komprehensif.
Yang termasuk aktor-aktor non formal
evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara,
mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa.
H. Cakupan Evaluasi Kebijakan
Pendidikan
Implementasi kebijakan pendidikan berada
di tingkat-tingkat nasional,
wilayah dan daerah.Maka di setiap langkah tersebut, evaluasi kebijkasanaan
pendidikan
dilaksanakan.Organisasi pendidikan yang secara hierarkis mulai dari tingkat
atas sampai pada tingkat bawah sama-sama mengadakan evaluasi atas kebijakan
yang dibuat masing-masing.
Apa saja yang dievaluasi sangat
bergantung kepada pendekatan yang dipakai. Menurut pendekatan input,
keberhasilan sebelumnya kebijakan banyak
yang ditentukan oleh inputnya. Input pendidikan yang heterogen haruslah dibuat
satu persatu sebagai penyebab berhasil tidaknya pendidikan, bermutu tidaknya
lulusan pendidikan. Input pendidikan memang tidak boleh dianggap sama. Meskipun
mereka sama-sama anaknya, sama-sama manusianya, tetapai haruslah diakui bahwa
mereka mempunyai potensi bawaan, latar belakang keluarga, status sosial
ekonomi, lingkungan pergaulan, kekuatan tubuh dan kondisi kesehatan yang
berbeda-beda.
Menurut pendekatan tranformasi atau
proses, implementasi kebijakan pendidikan bergantung pada komponen-komponen
transformasi yang ada di lembaga pendidikan: guru, alat, sarana prasarana,
biaya, pegawai, teknisi yang ada di lembaga pendidikan, tingkat keterlibatan
siswa di dalamnya dan faktor-fakor adminstrasi. Apakah mereka berinteraksi secara
maksimal, intensif dan saling kondusif ataukah tidak, menentukan keberhasilan
implementasi kebijaksanan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakannya
juga tertuju kepada komponen dan proses transformasi tersebut.
Sedangkan menurut pendekatan output
adalah implementasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan seberapa output
pendidikan telah teserap dengan baik, diakui mutunya oleh masyarakat serta mau belajar
sepanjang hayat sebagaimana misi hampir setiap usaha pendidikan. Oleh karena
itu, aksentuasi evaluasi kebijkasanaan pendidikan menurut pendidikan ini,
haruslah tertuju kepada
keluaran pendidikan.
Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut,
dapat dibuat pendekatan baru sebagai konvergensi atas pendekatan-pendekatan
yang ekstrem tersebut.Pendekatan
baru ini, dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, selain tertuju kepada
inputnya juga tertuju pada proses dan outputnya.
Kebijakan pendidikan dapat
digolongkan berdasarkan substansi
problema di sekolah, ialah kebijakan di bidang-bidang: kurikulum dan pengajaran,
peserta didik atau kesiswaan, personalia, prasaran dan sarana, keuangan,
hubungan sekolah dan masyarakat dan kebijakan pendidikan khusus. Selain itu kebijakan
pendidikan di sekolah juga dapat diklasifikasikan berdasarakan proses manajemen
di sekolah adalah kebijakan-kebijakan di bidang: perencanaan pendidikan,
pengorganisasian pendidikan, kepemimpinan pendidikan dan pengawasan pendidikan.
I. Problema Evaluasi Kebijakan
Pendidikan
Banyak problema yang dialami dalam
aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.
Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:
1. Bila
tujuan kebijakan tersebut
tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi
dan konsensus yang dipaksakan pada saat
formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian dipaksakan karena memang
dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya.
Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa mejadi penyebab formulasi kebijakan
tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui
berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya
kabur dan bisa bermakana ganda. Padahal gandanya makna justru menyukarkan
evaluasinya.
2. Cepatnya
perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini
menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud
dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan
masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi
kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada
kaitannya dengan masalah lama muncul.
3. Tak
jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya. Ketidakjelasan demikian
bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal
ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara
yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.
4. Terkaitnya antara masalah satu
dengan masalah lain. Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan,
keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang
cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung
bodoh dan terbelakang.
5. Subjektifnya
masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi
orang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh
seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap
sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas kami dapat menarik
kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan
untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya
informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam
mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan
informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision
maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi
yang telah dilakukan. Sedangkan, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang membandingkan
antara hasil implementasi kebijakan dengan kriteria dan standar yang telah
ditetapkan untuk melihat keberhasilannya.
Kegiatan evaluasi mempunyai beberapa tujuan
diantaranya untuk mengukur tingkat keberhasilan, mengetahui kekurangan dan
kelebihan, mengetahui dampak dan resiko serta sebagai alat melakukan koreksi. Macam-macam
evaluasi kebijakan meliputi: ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, ditinjau
dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, ditinjau dari periodisasi
evaluasi, ditinjau dari kriteria avaluasi, ditinjau dari sasaran evaluasi, dari
segi kontinuitas.
DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi. 2004.Dasar-Dasar
Evaluasi Pendidikan.Jakarta: Bumi
Aksara.
Gibson, J.L, Ivan
Cevich and Donelly.1995. Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Proses. Jakarta:
Erlangga
Imron,
Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Indrakusuma,
Amir Daien. 1993. Evaluasi Pendidikan:
Penilaian Hasil-Hasil Belajar. Malang: IKIP Malang.
Subandi.2005. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar